Jika AS tak Bantu PLTN Saudi, Rusia dan Tiongkok Disebut akan Ambil Kesempatan
Administrasi Donald Trump sedang bernegosiasi dengan pemerintah Saudi terkait proyek pembangunan 16 reaktor baru di kerajaan tersebut.
Perry, yang paparan di depan Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, ditanya tentang laporan bahwa Washington sedang mempertimbangkan perjanjian pembagian teknologi nuklir yang tidak akan melarang Saudi memperkaya bahan bakar nuklir untuk senjata.
”Saya pikir sangat penting untuk melihat masing-masing perjanjian ini bukan dalam ruang hampa,” kata Perry, tanpa membenarkan apakah AS sedang mempertimbangkan kesepakatan seperti itu atau tidak.
”Saya selalu mengingatkan orang bahwa alternatifnya tidak baik—jika Rusia, Tiongkok yang akan dipilih untuk menjalankan proyek nuklir sipil di Kerajaan Arab Saudi—tidak akan ada pengawasan,” ujar Perry, seperti dikutip dari Bloomberg, Minggu (25/3/2018).
Jika AS menyanggupi, tawaran proyek nuklir dari Riyadh itu juga akan menguntungkan Westinghouse Electric Co., Exelon Corp dan perusahaan-perusahaan AS lainnya yang sedang lesu.
Bloomberg pertama kali melaporkan Gedung Putih sedang mempertimbangkan perjanjian yang tidak memiliki apa yang disebut sebagai “standar emas” yang disetujui oleh Uni Emirat Arab. Perjanjian itu melarang pengayaan dan pengolahan kembali bahan bakar nuklir dan limbahnya.
Perry mengatakan kepada para senator bahwa kesepakatan AS dengan Saudi tidak hanya akan melibatkan pekerja dan teknologi Amerika tetapi juga memberikan pengawasan oleh Badan Energi Atom Internasional.
Kesepakatan dengan Saudi itu telah dikritik oleh anggota parlemen berpengaruh AS setelah Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menegaskan bahwa negaranya akan mengembangkan senjata nuklir jika Iran melakukan hal serupa. Hal itu telah memicu lonceng alarm berbahaya.(sumber)
Tidak ada komentar: